Peta Jalan Pendidikan (PJP) yang dibuat untuk tahun 2020-2035 dikritik Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian.

Kritik DPR RI terhadap PJP yang sedang disusun tidak memperhitungkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Bahkan, PJP juga gagal menangani transformasi guru dan pendidikan inklusif.

Dikatakannya, untuk menjadi dewasa, PJP harus dikritisi karena menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan susulannya.

Baca juga: Komisi X DPR: DIY Akan Jadi Pilot Roadmap Pendidikan

“Masalah PAUD, mulai dari penganggaran, pembangunan infrastruktur, masalah guru formal-nonformal hingga peningkatan kualitas, harus masuk dalam PJP, karena usia PAUD sangat penting bagi perkembangan anak ke depan, yang bisa bersifat permanen” , kata Hetifah, dikutip dari situs FREP .go.id.

Demikian pula pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam PJP harus dilihat sebagai upaya memenuhi amanat hukum.

Baca Juga: Ini Kritikan DPR Komite X Soal Roadmap Pendidikan

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran

Hetifah menambahkan pihaknya berharap Kemendikbud dapat melibatkan lembaga pendidikan dalam penyusunan PJP Nasional.

Misalnya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP), Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidik Indonesia (HIMPAUDI).

Kemudian Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Persatuan Orang Tua Penyandang Disabilitas (PORTADIN), Perhimpunan Sekolah Rumah (Asah Pena) dan Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI).

Semua organisasi tersebut hadir dalam pertemuan virtual DVR RI

dengan pakar pendidikan dan organisasi pendidikan, Selasa (19/1/2021).

Dalam pertemuan tersebut mereka membahas PJP dan apa saja yang harus dimasukkan dalam program itu, termasuk program PAUD.

Baca juga: Agar Pendidikan Maju, Kualitas Guru PAUD Menjadi Prioritas

“Mereka adalah pihak-pihak yang telah bertahun-tahun berjuang di bidangnya masing-masing dalam dunia pendidikan nasional. Anda tentu lebih paham apa masalahnya di lapangan,” kata politisi Partai Golkar itu.

Terkait transformasi guru, ia mengatakan semua pihak seperti LPTK, instansi pemerintah terkait seperti BKN, KemenPAN-RB, Kementerian Keuangan, serta organisasi guru harus dilibatkan.

Rencana yang ada harus mengadopsi praktik terbaik dari negara lain, namun tetap mempertimbangkan konteks lokal dan keragaman Indonesia.

Sedangkan topik pendidikan nonformal seperti kursus dan pelatihan dapat diintegrasikan ke dalam PJP. Menurutnya, kursus dan pelatihan sangat efektif secara singkat dan khusus meningkatkan keterampilan sumber daya manusia Indonesia.

Kelihatannya kecil, tapi dampaknya besar dan sebenarnya bisa menjadi sumber nyata pemberdayaan ekonomi.

“Saya berharap Kemendikbud juga dapat mendukung lembaga kursus yang ada seperti program peningkatan mutu, digitalisasi, hibah dan lain-lain, karena posisinya sangat strategis,” ujar anggota legislatif asal Kaltim itu.

LIHAT JUGA :

https://ngelag.com/
https://newsinfilm.com/
https://pengajar.co.id/
https://rumusguru.com/
https://www.atursaja.com/
https://vncallcenter.com/
https://timeisillmatic.com/
https://boutiquevestibule.com/
https://journal-litbang-rekarta.co.id/