lampungkita.id, Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung mulai mengambil langkah besar untuk membenahi serta meningkatkan kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Seluruh pos anggaran dibuka secara transparan untuk dievaluasi demi memberi ruang lebih besar bagi program prioritas masyarakat.
Kebijakan rasionalisasi ini merupakan tindak lanjut arahan Korsupgah KPK agar proses penyusunan anggaran berlangsung transparan dan akuntabel. Pos anggaran belanja yang dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat siap dipangkas secara menyeluruh.
Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk membuka seluruh postur anggaran fraksi secara rasional. Pihaknya memastikan APBD tidak sekadar menjadi dokumen belanja pemerintah melainkan instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami membuka seluruh postur anggaran kepada fraksi-fraksi agar disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat,” ujar Giri, Sabtu 1 Agustus 2026.
Pengalokasian anggaran difokuskan untuk mendukung sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian serta kesejahteraan petani di Lampung. Program pengadaan bantuan mesin pengering pupuk bibit hingga pemberantasan hama tikus disiapkan menjadi perhatian utama pembahasan.
DPRD juga memberikan sorotan tajam terhadap pengusulan kenaikan belanja pegawai pada sejumlah instansi yang dinilai melebihi batas. Pengendalian belanja pegawai dilakukan agar tidak menggerus ruang fiskal yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan publik.
Selain efisiensi belanja instansi Badan Pendapatan Daerah diminta menyusun strategi baru untuk mengoptimalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Evaluasi mendalam terus dilakukan terhadap penerimaan retribusi serta pemungutan pajak air permukaan guna memperkuat akuntabilitas keuangan.
Langkah pembenahan menyeluruh ini diharapkan mampu melahirkan struktur APBD Lampung yang jauh lebih berkualitas serta berorientasi hasil. Setiap rupiah anggaran daerah ditargetkan memberi manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. (*)
