Jakarta, lampungkita.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengungkap sejumlah catatan krusial dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026. Salah satu temuan utama ialah ketidaksesuaian data daftar pemilih di sejumlah daerah.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, temuan tersebut diperoleh dari hasil pengawasan jajaran Bawaslu saat proses rekapitulasi PDPB. Menurutnya, ketidaksesuaian data masih ditemukan di beberapa wilayah dan perlu segera diperbaiki.
Salah satu temuan terjadi di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang menunjukkan adanya selisih antara daftar pemilih tetap (DPT) dengan hasil rekapitulasi PDPB. Bagja menyebut persoalan tersebut telah berulang sejak pelaksanaan PDPB periode sebelumnya.
“Kabupaten Paser ini sudah dua kali mengalami kejadian yang sama sejak semester 2025 hingga sekarang masih belum ada perubahan. Ada sekitar 304 selisih jumlah DPT dengan data pemilih hasil DPB,” kata Bagja usai mengikuti rapat pleno rekapitulasi PDPB Semester I Tahun 2026 di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin 20 Juli 2026.
Selain di Kabupaten Paser, Bawaslu juga menemukan ketidaksesuaian data pemilih di sejumlah daerah lainnya. Salah satu selisih terbesar ditemukan di Provinsi Papua Barat Daya dengan jumlah mencapai 4.320 pemilih.
“Kemudian KPU Provinsi Papua Barat Daya ada 4.320 selisih data. Kemudian di provinsi lain ada yang hanya satu atau dua data,” ujarnya.
Bagja memperkirakan masih terdapat ribuan data pemilih yang perlu diperbaiki secara nasional dalam proses PDPB. Karena itu, ia meminta KPU terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta pemangku kepentingan lainnya agar kualitas data pemilih semakin akurat.
“Masih sekitar 5.000 sampai 7.000 data yang perlu diperbaiki secara nasional. Karena itu, kerja sama KPU, Bawaslu, Dukcapil, dan para pemangku kepentingan harus terus diperkuat agar data pemilih semakin baik,” kata Bagja. (*)
