Bandar Lampung, lampungkita.id – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri (BKS PTN) Barat Bidang Ilmu Sosial yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, Jumat 17 April 2026.
Mengusung tema “Harmonisasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Kedaulatan Bangsa Indonesia”, Wagub Jihan menegaskan bahwa pembangunan saat ini tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus selaras dengan prinsip keberlanjutan.
“Pembangunan berkelanjutan bukan sekadar jargon, tetapi harus menjadi praktik nyata dalam setiap kebijakan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa berbagai persoalan lingkungan dan sosial masih menjadi tantangan serius yang harus dihadapi demi menjaga masa depan generasi mendatang.
Dalam paparannya, Jihan mengungkapkan bahwa Provinsi Lampung tengah berada pada momentum bonus demografi, dengan sekitar 70 persen dari total 9,52 juta penduduk berada pada usia produktif.
“Bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika mampu kita orkestrasi dengan baik. Tanpa itu, justru bisa menjadi beban,” katanya.
Dari sisi ekonomi, Lampung mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,28 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional, dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp523 triliun dalam lima tahun terakhir.
Namun demikian, struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian sekitar 24 persen dinilai menjadi tantangan, terutama karena sebagian besar komoditas masih dijual dalam bentuk mentah.
“Kopi, singkong, hingga jagung tidak boleh lagi berhenti sebagai bahan mentah. Harus ada hilirisasi agar nilai tambahnya kembali ke masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan lain seperti degradasi lahan, praktik pertanian yang belum sepenuhnya berkelanjutan, serta rendahnya kepatuhan dalam pengelolaan limbah industri.
Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), capaian Lampung telah mencapai 75 persen atau 161 dari 214 indikator, meski masih terdapat tantangan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan formal.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Lampung mendorong berbagai program strategis, seperti “Desaku Maju”, pengembangan perhutanan sosial, penggunaan pupuk organik cair, hingga penguatan ketahanan pangan berbasis hilirisasi.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa narasi besar seperti bonus demografi dan Indonesia Emas tidak boleh berhenti sebagai jargon.
“Apakah bonus demografi ini akan menjadi kenyataan atau sekadar menjadi diksi yang nanti kita kenang seperti ‘tinggal landas’ di masa lalu,” ujarnya.
Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu dari lima ekonomi terbesar dunia dalam dua dekade mendatang, namun berisiko terjebak dalam middle income trap jika tidak mampu melakukan transformasi.
Bima menekankan empat kunci utama menuju negara maju, yakni visi nasional yang berkelanjutan, kemandirian ekonomi, kepemimpinan yang efektif, serta kolaborasi dan inovasi.
Ia juga menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi sebagai pusat pengetahuan dan inovasi.
“Perguruan tinggi harus menjadi penghubung antara data, kebijakan, dan implementasi di lapangan,” katanya. (*)
